Usulan RSUD Harus Disertai Kesiapan SDM Dokter dan Perizinan Lengkap

Ternate - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum mengakomodir bantuan anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ternate dalam Dana AlokasiKhusus (DAK) 2019, sesuai usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.

Pemkot Ternate sejak 2017 telah menyediakan lahan untuk pembangunan RSUD dengan cara mereklamasi pantai di kawasan Kalumata dan merencanakan akan membangun RSUD tipe C. RSUD ini diproyeksikan melayani pasien rujukan dari seluruh puskesmas di daerah ini yang selama ini jika harus mendapatkan pelayanan rujukan terpaksa dibawa ke sejumlah RS di Ternate di antaranya RSUD Chasan Boesoeri,
karena Ternate belum memiliki RSUD sendiri.

"DPRD Ternate sudah berupaya membantu melobi Kemenkes, tetapi belum berhasil karena sejumlah alasan, di antaranya Pemkot Ternate harus terlebih dahulu menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk sebuah RSUD, khususnya dokter spesialis dan harus melengkapi terlebih dahulu semua perizinan pendirian," ujar Anggota Komisi III DPRD Ternate Nurlela Syarief, baru-baru ini.

Alasan lainnya, lanjut Nurlela, Kemenkes masih memprioritaskan pembangunan RS di kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit, seperti untuk di Maluku Utara adalah Kabupaten Kepulauan Taliabu yang mendapat anggaran DAK untuk RS senilai Rp45 miliar.

"Sebaiknya, anggaran pembangunan RSUD Ternate dicarikan dari APBD secara bertahap karena APBD Ternate terbatas, disamping terus mengupayakan persyaratan yang diinginkan Kemenkes agar nantinya bisa pula mendapatkan dukungan anggaran dari kementerian itu."

Sedangkan Kota Ternate, meski belum memiliki RSUD sendiri, tetapi di daerah ini telah memiliki tujuh Rs yang cukup memadai di antaranya RSUD Chasan Boesoeri Ternate milik Pemprov Malut yang selama ini difungsikan sebagai rumah sakit rujukan di Malut. (IZn-persi.or.id)