RS Diharapkan Berkontribusi Cegah Stunting dengan Screening dan Intervensi Pasien Anak
Jakarta - Malnutrisi pada anak, terutama yang sedang dirawat di rumah sakit (RS), akan memperburuk kondisi anak dan memperpanjang penyembuhan. Akibatnya, akan memperpanjang length of stay, atau perpanjangan lama rawat anak di RS sehingga mempertinggi biaya yang dikeluarkan selama perawatan. Untuk mencegahnya, diperlukan intervensi sejak awal saat anak masuk RS untuk mengetahui status gizinya.
Topik itu dikupas dalam diskusi kelompok terfokus bertema Skrining Malnutrisi pada Anak di RS yang diselenggarakan di Jakarta, 22 Februari 2019.
"Melihat data stunting di Indonesia dan dengan digalakkannya program Cegah Stunting itu Penting, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) ingin mendiskusikan cara yang mudah guna screening awal di RS sehingga kelalaian gizi pada anak dapat ditangani, setidaknya di level RS khususnya, dan pada komunitas selanjutnya," ujar dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes, Ketua Umum PERSI saat membuka acara itu.
Gizi, kata dr. Kuntjoro AP, M.Kes, merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan manusia dan diperlukan untuk menentukan kualitas fisik, biologis, kognitif dan psikososial sepanjang hayat manusia.
Kondisi malnutrisi banyak terjadi pada anak-anak di Indonesia dimana akhir-akhir ini pembahasan masalah stunting sedang digerakkan oleh pemerintah. Kondisi malnutrisi dapat juga terjadi pada anak yang dirawat di RS yang bila tidak dikelola dapat berkontribusi pada angka stunting.
Malnutrisi adalah suatu keadaan defisiensi, kelebihan, atau ketidakseimbangan protein, energi, dan zat gizi lain yang dapat menyebabkan gangguan fungsi pada tubuh. Pada umumnya malnutrisi dipahami hanya sebagai status gizi kurang. Selain itu, ada pula malnutrisi akibat konsumsi zat gizi berlebihan dapat bermanifestasi sebagai hipervitaminosis, dan obesitas.
"Sehingga diperlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan malnutrisi pada anak di RS melalui metode screening dan intervensi dini di RS. Metodenya harus mendapatkan konsensus dari sisi akreditasi untuk menegakkan kebijakan di RS." (IZn-persi.or.id)