Dokter di Layanan Primer Maupun RS Harus Antisipasi Teknologi pun Kian Luwes Berkomunikasi
Jakarta - Dokter tak hanya mesti mengantispasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lokasi bertugasnya, baik di RS maupun layanan kesehatan primer, namun juga terus mengasah keterampilan berkomunikasi dan mengedukasi pasien.
"Digital economy, artificial intelligence, robotic, termasuk teknologi bidang kesehatan seperti rekayasa genetika, perkembangan neuroteknologi, dan komunikasi kesehatan menjadi bagian dari dunia kedokteran saat ini, namun yang tidak dapat tergantikan di era digital ini adalah rasa empati," ujar Sekjen Kementerian Kesehatan saat menghadiri pelantikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2018-2019 di Jakarta, baru-baru ini.
Kementerian Kesehatan mengajak IDI untuk terus berkolaborasi untuk turut mengawasi pendidikan kedokteran agar mencetak dokter yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki karakter terpuji dan beretika. ''Jangan sampai era disrupsi teknologi turut mendisrupsi rasa empati seorang dokter terhadap pasien,'' ucap Oscar.
Oscar menegaskan, dokter tidak semata-mata berkiprah sebagai sosok profesional, tetapi juga sebagai pelaku perubahan dan berperan serta dalam pembangunan. ''Seorang dokter diharapkan mampu menjadi pemimpin dan kolaborator yang menggerakkan tenaga kesehatan lain untuk bersama-sama melakukan inovasi dalam upaya promotif dan preventif, serta turut memberikan edukasi pada masyarakat,'' kata Oscar.
Oscar memaparkan, program JKN membuat akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih terjangkau dan utilisasinya pun semakin meningkat. Pelayanan kesehatan di era JKN pun menjadi terstrukur dan berjenjang.
Oscar mengatakan peran dokter sebagai agen perubahan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan di era JKN ini. Dokter di bawah pembinaan dan pengawasan IDI di pelayanan kesehatan tingkat primer diharapkan memiliki komitmen dan kompetensi sebagai gatekeeper yang menepis kasus spesialistik sebelum dirujuk ke tingkat selanjutnya.
Permasalahan kesehatan, kata Oscar, bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dihadapi dan menjadi fokus utama kita semua secara bersama, terpadu dan terarah secara kolektif yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. (IZn - persi.or.id)