Inilah Pernyataan Resmi PERSI dalam Rapat Komisi IX DPR
Jakarta - dr. Kusmedi Priharto, SpOT, M.Kes, FICS, FAFOA, Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) dan pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) DKI Jakarta memaparkan pandangannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Kementrian Kesehatan, Kementrian Keuangan, BPJS Kesehatan serta DJSN membahas defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pertemuan yang membahas pembayaran bail out atau dana talangan yang akan disuntikkan pemerintah pada BPJS Kesehatan itu digelar kemarin, Senin (17/9) di ruang rapat Komisi IX dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf.
Usai mendengarkan pemaparan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Dede Yusuf mempersilahkan perwakilan PERSI untuk memaparkan tanggapannya tentang kesulitan yang dihadapi kalangan perumasakitan saat ini.
Kusmedi yang berbicara mewakili PERSI memaparkan pernyataan resmi terkait tanggapan kalangan perumahasakitan tentang masalah yang terjadi pada implementasi JKN saat ini.
Berikut pemaparan lengkap dr. Kusmedi: "Bahwa cash flow untuk melakukan operasional RS itu bukan sesuatu yang memiliki spend besar. RS kalau zaman sebelum INA CBGs mungkin memiliki simpanan dana untuk 2 hingga tiga bulan, tapi pada posisi sekarang, mungkin untuk satu bulan saja. Sehingga, mungkin benar ada RS yang terlambat bayar ke pedagang besar farmasi (PBF) karena spend yang bisa digunakan hanya berjangka waktu 45 hari. Pastinya RS akan memprioritaskan membayar SDM-nya, karena tidak mungkin tidak dibayar. Sehingga sangat mungkin perusahaan farmasi menguci dan pelayanan tidak berjalan. Ini yang harus jadi pemikiran, saat BPJS Kesehatan, harus dipertimbangkan saat langkah itu diambil, jangan membuat kami susah dalam melakukan kegiatan. Hal lainnya, peraturan, jangan sedikit-sedikit diubah sehingga menyusahkan kami di lapangan. Kami bersedia duduk bersama karena hal ini tidak terdeteksi awalnya. Saat ini, masyarakat yang dulu tidak dapat akses, dengan adanya JKN, mengalami euforia, dengan kartu JKN segala-galanya harus bisa diatasi. Jadi harus ada informasi yang disampaikan pada publik. Terkait bail out, menurut kami sementara menolong, tapi bagaimana jika sampai akhir tahun kondisinya masih seperti ini?" (IZn - persi.or.id)