Audit BPKP Terhadap RS Harus Pertimbangkan Kesulitan Keuangan yang Dialami

Tangerang - Kalangan perumahsakitan kini tengah menghadapi masalah akibat keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi mereka untuk menjaga mutu.

"Di saat yang sama, sejumlah beban harus ditanggung RS seperti pajak yang seharusnya dibayarkan, yang masalahnya mengemuka saat ini dan ditinjau BPKP, bukan Kemenkes hingga menghasilkan hasil audit. Audit yang dilakukan sepihak tanpa melihat kondisi RS secara umum ini menjadi terkesan sepihak," ujar Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Banten dr. Anitya Irna RD, M.Kes, belum lama ini.

Anitya menegaskan, pemeriksaan dan penegakan regulasi terhadap RS harus juga memperhitungkan kondisi RS yang saat ini menghadapi kesulitan keuangan akibat ditunggak BPJS Kesehatan. Pun, pasien yang tergantung pada operasi RS.

"Misalnya pasien yang harus rutin hemodialisa, sangat bergantung dengan RS. Jika keberadaan RS terpengaruh berbagai hasil audit dan kebijakan-kebijakan lembaga lain, akan berakibat pada pasien." (IZn-persi.or.id)